Jakarta, 17 Oktober 2026 – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya melihat potensi pengembangan warisan keraton Nusantara menjadi produk kreatif bernilai ekonomi. Dengan pengelolaan yang tepat, kekayaan budaya dapat memberikan nilai dan membuka peluang usaha bagi masyarakat.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Ekraf) Teuku Riefky Harsya, membuka Sarasehan Nasional Keraton Nusantara dan Musyawarah Agung Raja-Sultan Nusantara Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) 2026, Jakarta, sabtu (17/10/2026).
Hal itu disampaikan Menteri Ekraf saat membuka Sarasehan Nasional Keraton Nusantara dan Musyawarah Agung Raja-Sultan Nusantara Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) 2026 bertema “Mewujudkan Jakarta sebagai Etalase Keindahan Budaya Nusantara, Menyongsong 5 Abad Jakarta”.
“Warisan keraton tidak hanya menyimpan nilai sejarah, tetapi juga memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Cerita, pusaka, dan tradisi yang diwariskan dapat diolah menjadi berbagai produk kreatif, mulai dari film hingga cendera mata," ujar Menteri Ekraf di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Sabtu (17/10).
Dok. Biro Komunikasi Kementerian Ekraf/ Badan Ekonomi Kreatif
Menteri Ekraf menambahkan, pengembangan potensi tersebut membutuhkan sinergi lintas kementerian. Kementerian Kebudayaan berperan dalam pelestarian dan revitalisasi keraton, Kementerian Pariwisata mengembangkan destinasi berbasis sejarah, sementara Kementerian Ekraf mendorong lahirnya karya dan produk komersial. Adapun Kementerian Koperasi dapat mendukung pengelolaan usaha hingga pemasaran produk.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon menekankan pentingnya revitalisasi keraton, istana kerajaan, dan museum sebagai pusat pemajuan kebudayaan. Pembenahan bangunan bersejarah, menurutnya, perlu diiringi penataan pameran dan pengelolaan koleksi agar masyarakat lebih mudah mengakses pengetahuan sejarah.
Dok. Biro Komunikasi Kementerian Ekraf/ Badan Ekonomi Kreatif
“Kita ingin keraton, istana, dan museum menjadi pusat kegiatan budaya yang semakin hidup dan menarik untuk dikunjungi. Potensinya tidak berhenti pada koleksi sejarah, tetapi juga mencakup pengembangan cendera mata yang khas serta kuliner berbasis resep tradisional. Karena itu, kerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif penting untuk menghadirkan produk yang memiliki karakter dan nilai ekonomi,” kata Fadli Zon.
Sementara itu, Ketua Umum FSKN A.A. Mapparessa Karaeng Turikale VIII Maros menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan mendesak bagi keraton dan kerajaan Nusantara adalah pendokumentasian sejarah serta identitas kelembagaannya. FSKN mengusulkan penyusunan ensiklopedia yang memuat asal-usul kerajaan, silsilah, tradisi, hingga aset budaya berwujud dan tidak berwujud. Dokumentasi yang terstruktur diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penyusunan kebijakan dan penentuan prioritas pelestarian.
Dok. Biro Komunikasi Kementerian Ekraf/ Badan Ekonomi Kreatif
“Kami mengusulkan agar pendataan keraton dan kerajaan Nusantara tidak berhenti pada kodifikasi, tetapi dikembangkan menjadi ensiklopedia yang lebih lengkap dan komprehensif. Para raja, sultan, dan pemangku adat siap mendukung proses tersebut karena mereka memiliki pengetahuan langsung mengenai sejarah dan tradisi yang diwariskan. Kami berharap hasilnya dapat menjadi dasar yang jelas bagi pemerintah dalam memberikan perhatian dan dukungan kepada keraton di berbagai daerah,” ungkap Mapparessa.
Sarasehan ini merupakan bagian dari rangkaian Musyawarah Agung Raja-Sultan Nusantara FSKN 2026 yang berlangsung pada 15–18 Oktober 2026 secara hibrida di Jakarta. Forum tersebut juga membahas aspirasi mengenai perlindungan kelembagaan keraton, revitalisasi aset budaya, serta penyelenggaraan festival yang melibatkan kerajaan dan masyarakat adat. Kegiatan ini menjadi agenda konsolidasi FSKN menjelang berakhirnya masa kepengurusan periode 2021–2026.
Dok. Biro Komunikasi Kementerian Ekraf/ Badan Ekonomi Kreatif
Sebagai tindak lanjut, Menteri Ekraf meminta FSKN menyusun rencana kerja yang dapat dibahas bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah. Rencana tersebut diharapkan menjadi pijakan untuk mengembangkan produk kreatif berbasis sejarah dan tradisi keraton, sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya.
Kiagoos Irvan Faisal
Kepala Biro Komunikasi
Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif
